Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu (18/11/2020). Presiden didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Wali Kota Bogor Bima Arya serta perwakilan dari World Health Organization (WHO).
Presiden tiba di Puskesmas Tanah Sareal sekitar jam 08.24 WIB. Kedatangan Presiden untuk melihat secara langsung standar operasional prosedur dan persiapan tata cara pelaksanaan vaksinasi.
Presiden meninjau proses mulai dari antrean, pendaftaran, verifikasi data hingga simulasi tindakan vaksinasi Covid-19 bagi 47 warga yang terdiri atas berbagai profesi seperti pedagang, ibu rumah tangga, petugas kebersihan, tokoh agama, ASN, pengemudi ojol, TNI/Polri dan lain sebagainya.
Puskesmas Tanah Sareal dipilih menjadi salah satu titik vaksinasi Covid-19 karena memiliki capaian imunisasi rutin di atas 90 persen dan telah meraih akreditasi sebagai puskesmas paripurna.
“Kaidah-kaidah ilmiah ini sudah saya sampaikan wajib diikuti. Kita ingin keselamatan dan keamanan masyarakat itu harus betul-betul diberikan tempat yang paling tinggi,” ungkap Jokowi.
Presiden juga menjelaskan bahwa semua vaksin yang nantinya akan digunakan dalam program vaksinasi Covid-19 merupakan vaksin yang terdaftar dan disetujui oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kriteria lain yang diharapkan dari vaksin ialah bahwa kemanfaatan dari vaksin Covid-19 tersebut haruslah maksimal.
“Semua vaksin yang kita pakai itu harus masuk ke dalam daftarnya WHO, ini wajib. Harus masuk ke daftarnya WHO,” ujarnya.
“Kita memperkirakan akan mulai vaksinasi itu di akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021 karena memang proses persiapannya itu tidak hanya menerima vaksin kemudian langsung disuntikkan, tapi juga harus menyiapkan distribusi ke seluruh Tanah Air,” terang Jokowi.
Di tempat yang sama Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, bahwa untuk tahap pertama ini akan menyasar warga usia produktif dengan rentang usia 18-59 tahun. “Di Kota Bogor jumlahnya (usia produktif) 690.000 jiwa. Namun karena tahap awal vaksinasinya terbatas, difokuskan 20 persen dulu atau sekitar 138.000. Jadi ketika vaksin datang, sudah siap, BPOM juga semua sudah siap, nah 138.000 ini yang duluan (divaksin),” ungkap Bima.
“Siapa saja itu? Pertama tenaga kesehatan, kemudian yang kedua public servant, seperti TNI/Polri, guru, ASN dan lain-lain. Pak Jokowi nitip supaya beberapa hal harus disempurnakan seperti tadi Presiden menanyakan kenapa petugasnya tidak pakai sarung tangan,” tambahnya.
Selain itu, lanjut Bima, Presiden juga menanyakan kapasitas vaksinasi per hari. “Pak Jokowi menghitung kapasitas per harinya berapa karena kan ingin cepat. Tadi kita laporkan satu hari bisa 20-40 per titik. Nah, nanti di lihat lagi dihitung lagi apakah kapasitasnya ditambah, personilnya dan lain-lain. Tapi pak Jokowi sangat fokus pada protokol kesehatan, intinya itu. Beliau juga memastikan adanya cold chain untuk menyimpan vaksin itu,” jelas Bima.
Bima Arya mengaku belum mendapatkan arahan pasti mengenai waktu pelaksanaan vaksinasi. “Diperkirakan kalau yang disampaikan pak Jokowi tadi kalau tidak akhir tahun, ya awal tahun lah. Pertama memastikan barangnya datang dulu kata Pak Menteri Kesehatan barang datang Desember. Tapi kan ada proses macam-macam dari BPOM juga harus ada Emergency Use Authorization (EUA) itu mungkin sampai awal tahun,” bebernya.
