Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan Monitoring Kegiatan Tahun 2021 Pada UPTD PSDA Wilayah Sungai Citarum terkait dengan penanganan teluk jambe di kabupten bekasi .
Teluk Jambe Kabupaten Bekasi yang perlu difungsikan sebagai pengendali banjir seperti Banjir Kanal Timur (BKT) yang terletak di Provinsi DKI Jakarta.
Hal tersebut dikatakan oley Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady saat pihaknya melakukan monitoring kegiatan UPTD PSDA Wilayah Sungai Citarum untuk penanganan Banjir Teluk Jambe.
“Teluk jambe diinginkan untuk bisa difungsikan sebagai pengendali banjir seperti di jakarta yaitu BKT yang mempunyai panjang kurang lebih 20 KM hingga ujungnya di pantura,” katanya di Kabupaten Bekasi. Senin, (14/7/21).
Daddy menyebut, banjir di Kabupaten Bekasi ini sangat meresahkan, karena jalan sekelas Tol Jakarta – Cikampek (Japek) KM 19 sampai terendam dan terputus aksesnya yang perlu dicarikan solusinya serta memerlukan anggaran yang besar karena jika tidak segera diselesaikan, banjir tersebut akan terjadi terus menerus.
“Salah satu solusinya adalah pembangunan seperti BKT, karena ini berkaitan dengan dua sungai besar Citarum dan Ciliwung dan kalau tidak secepatnya di handle maka banjir akan terus terjadi, memang ini memerlukan anggaran yang sangat besar, dan melibatkan BBWS di dua wilayah besar sungai yaitu Ciliwung dan Citarum yang berarti memerlukan sinegitas lintas departemen dan lintas kabupaten kota,” sebutnya.
Menurutnya, masalah itu sangat mengganggu dan pihaknya juga cepat merespon nya untuk mendukung penanganan masalah banjir di Kabupaten Bekasi dengan salah satunya adalah merekomendasikan pembangunan pengendali banjir.
“Maka kami hadir disini untuk merespon itu, masa jalan Tol sekelas Japek sampai terendam kan aneh, jadi banjir semestinya tidak terjadi andai penanganannya sangat baik , semua memang ada andilnya tapi kita tidak menyalahkan siapa – siapa , maka solusi yang bisa kita ambil adalah pembangunan BKT,” tutur Daddy.
Anggaran yang sangat besar, menurut Daddy diperlukan dalam pembangunan tersebut karena proyek nya menyangkut lima kabupaten kota seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan melibatkan BBWS 2 Wilayah besar yaitu Citarum dan Ciliwung.
“Pembangunan kanal ini berkaitan dengan dua sungai besar, memang anggarannya tidak sedikit, kemarin perhitungan sementara sekitar 1 trilliun , tapi kita liat karena ini menyangkut lima Kabupaten/ Kota serta melibatkan BBWS 2 wilayah besar sungai yaitu Ciliwung dan Citarum,” ujarnya.
Dengan demikian, Daddy melihat harus adanya sinergitas dari lintas departemen agar koordinasi nya lebih mudah dan cepat. “Saya kira butuh lintas departemen, lintas kabupaten kota yang saya harapkan bisa bersinergi dengan baik,” tutup Daddy Rohanady.
