Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi penanganan dan penanggulangan gempa bumi yang menimpa wilayah Kabupaten Sumedang yang terjadi pada 31 Desember 2023 lalu tertangani dengan baik dan terstruktur.
Indikasinya dilihat dari terintegrasinya pemusatan data Pemerintah Kabupaten Sumedang yang cukup bagus. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya di RSUD Kabupaten Sumedang, Jumat (5/1/2024).
Sebagai gambaran, lanjut Abdul Hadi, beberapa saat setelah kejadian gempa kedua, kesigapan para pegawai RSUD Kabupaten Sumedang hasil koordinasi dengan BPBD Kabupaten Sumedang sangatlah tanggap, alhasil pembangunan tenda darurat dan proses evakuasi pasien tidak lebih dari 30 menit.
“14 menit setelah gempa terjadi, tenda darurat sudah didirikan dan 30 menit setelah gempa semua pasien sudah dievakuasi ke tenda darurat. Ini menunjukan kesigapan yang sudah terlatih,” Ucapnya.
Selain itu, Gus Ahad menambahkan, sistem informasi kebencanaan yang dibangun juga terpusat pada kepala daerahnya. Sehingga tidak ada informasi yang tidak teratur.
Sedangkan direktur rumah sakit hanya informasi internal. Termasuk didalamnya ada evaluasi menyeluruh dua hari sekali berkaitan dengan pendataan.
“Hanya ada satu juru bicara yang mengeluarkan informasi tentang kebencanaannya yakni bupati, kemudian evaluasi-evaluasi rutin. Ini menunjukan sistem yang terintegrasi,” Katanya.
Karena itu, tutur Gus Ahad, dewan mendorong agar semua daerah menduplikasi sistem penanganan dan penanggulangan kebencanaan agar diterapkan di daerah lainnya di Jawa Barat.
“Dinas terkait di wilayah Pemprov Jabar harus mengedukasi ke kabupaten kota agar bisa diterapkan dengan baik,” Tuturnya.
Hal yang tidak kalah penting, terang Gus Ahad, bahwa dengan adanya gempa di Sumedang juga merupakan momentum yang tepat untuk meningkatkan infrastruktur bangunan. Terlebih dalam hal ini Kementerian PUPR sudah mengalokasikan untuk renovasi dan rehabilitasi bangunan rumah sakit yang memang sudah direncanakan dan masuk program pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Sehingga momentnya sangat tepat ketika Kabupaten Sumedang ini dilanda gempa bumi,” Jelasnya.
Dewan Mendorong BPBD Memetakan Simulasi Kebencanaan
Abdul Hadi Meminta agar Pemprov Jabar melalui BPBD Provinsi Jawa Barat agar dapat secara masif untuk menggelar mitigasi dan simulasi penanganan serta penanggulangan kebencanaan di Jawa Barat. Sebab, Wilayah Jawa Barat memiliki potensi kebencanaan yang cukup tinggi.
Sehingga semua elemen perlu diberi pengetahuan dan wawasan tentang kebencanaan mulai dari pemetaan wawasan hingga penanganan pasca bencana alam. Salah satunya pengevakuasian dari atas gedung rumah sakit misalnya. Para pegawai dan pihak terkait juga harus sudah mengetahui berkaitan dengan pola dan prosedur yang ditempuh.
“BPBD memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat dan seluruh instansi pemerintah agar mereka mengetahui tahapan-tahapan atau prosedur yang harus dilakukan jika terjadi bencana,” Ucapnya.
Dengan adanya pemetaan simulasi penanggulangan dan penanganan tersebut diharapkan setiap elemen masyarakat dan instansi dapat meminimalisir korban jiwa ataupun terdampak lainnya.
Tidak jarang dalam bencana alam khususnya gempa bumi justru yang menjadikwn banyak korban itu dikarenakan kepanikan dan ketidaktahuan dalam menghadapi kebencanaan.*
