Belum berakhirnya pandemi covid-19 menjadikan upaya pemulihan atau recovery ekonomi sebagai salah satu prioritas pembangunan di Jawa Barat. Selain itu fokus pada upaya memaksimalkan kesehatan masyarakat untuk mencegah penyebaran covid-19, dan memaksimalkan jaringan pengaman sosial serta memastikan kesiapan stok pangan di daerah.
Sementara itu pada sisi lain masalah pokok pembangunan Jawa Barat masih dihadapkan pada sejumlah permasalah di antaranya masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, masalah sosial dan keamanan, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, masih belum optimalnya pelayanan infrastruktur, pelambatan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkunganm, dan masih belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat saat memberikan sambutan pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Jawa Barat Tahun 2022 di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Senin (12/4/2021).
“Persoalan tersebut kemungkinan masih akan mengalami peningkatan melihat situasi pandemi yang tidak kita ketahui kapan berakhir. Artinya kita harus benar-benar bisa mengantisipasi beragam kemungkinan”kata Taufik.
Taufik mengatakan, Musrenbang merupakan landasan dan acuan sebuah program pembangunan mengedepankan musyawarah untuk saling memberikan masukan dalam perencanaan pembangunan, yang diselaraskan dengan karakteristik daerah masing-masing.
“Kami memberikan apresiasi kepada Bappeda yang bersama-sama stake holder pembangunan lainnya secara serius telah melaksanakan proses perencanaan yang sejak awal telah mengedepankan musyawarah dan mufakat”ucap Taufik.
Taufik menambahkan, terdapat 7 prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 yang juga menjadi acuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Prioritas tersebut lanjut Taufik, sejalan dengan fokus pembangunan bagi industri, pariwisata, ketahanan pangan, umkm, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi pendidikan dan keterampilan.
“Disinilah pentingnya sinergi rencana pembangunan antara level pemerintahan dan perangkat daerahnya serta pentingnya pendekatan kewilayahan, yang tidak lain untuk mencapai target pemulihan ekonomi pada 2022”kata Taufik.
“Kami berharap daerah di Jawa Barat perlu mengkaji potensi masing-masing wilayahnya yang dapat digali atau dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan dan transformasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing, daya beli serta produktivitas di masa-masa pandemi yang tentunya membutuhkan kreativitas penyelenggara pemerintahan”imbuhnya.
Lebih lanjut Taufik menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk memberikan dukungan dan dorongan untuk setiap kebijakan pembangunan yang akan diambil. Terlebih apabila kebijakan tersebut didasarkan pada proses yang mengedepankan dialog serta sinergitas diantara pelaku pembangunan.
“Harapan kami, semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini, memberikan manfaat bagi kita semua juga terselenggaranya pembangunan yang berkeadilan di Jawa Barat. Semoga kita semua dapat melalui pandemi covid-19 ini dengan segala daya upaya dan optimisme yang kita miliki”pungkasnya.
