Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyoroti perencanaan anggaran untuk Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman mengkritisi pembahasan RAPBD TA 2022 yang tidak berpihak pada pelayanan publik. Perencanaan anggaran secara keseluruhan pada masing-masing OPD harus sesuai dengan struktur anggaran dan proprsional.
“Kami mengkritisi perencanaan penganggaran sekaligus ingin memastikan dengan anggaran yang minim akibat pengurangan pendapatan bahwa target utama dari kinerja pemerintahan bisa tercapai,” kata Bedi di Intercontinental Hotel Dago Pakar, Kabupaten Bandung, Rabu, (17/11/2021).
Bedi menyebut, jangan sampai ada OPD tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan utama akibat adanya pengurangan anggaran. Seperti anggaran pokok (fixcost) harus pastikan dulu agar rencana kegiatan tersebut dapat dilaksanakan. Karena memang anggaran di Jawa Barat secara keseluruhan saat ini kondisinya cukup prihatin. Sehingga pengelolaan di masing-masing OPD ini harus bijak.
“Misalnya, gaji karyawan, honorer disaat situasi seperti ini justru malah diberhentikan. Itu tidak bijak, dan dampaknya nanti terhadap pelayanan. Pemerintah pun penyerapan anggarannya tidak tercapai,” tandasnya.
