DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait pengelolaan kepegawaian. Kunjungan kerja diterima Sekretaris Komisi I DPRD Jawa Barat Sadar Muslihat.
Sadar Muslihat mengatakan, pengelolaan kepegawaian menjadi pembahasan utama dalam pertemuan tersebut.
“Ya, Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta datang kesini terkait pengelolaan kepegawaian. Mereka (Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta) mencari informasi, data terkait pengelolaan kepegawaian. Tadi, mereka menanyakan kekosongan jabatan di Provinsi Jabar, dan ternyata kondisinya tidak jauh berbeda dengan Provinsi DKI Jakarta,” tutur Sadar Muslihat, Bandung, Selasa (4/9/2023).
Selain itu kata Sadar Muslihat, DPRD Provinsi DKI Jakarta menanyakan pula soal gaji dan batas umur pegawai non ASN di Jabar. Terkait batas umur pegawai non ASN sama mengikuti regulasi yang ada, sedangkan soal gaji non ASN Jabar disesuaikan dengan daerah masing-masing.
“Kondisi Provinsi DKI Jakarta dengan Jabar hampir sama, tetapi ada perbedaan seperti gaji dan status pegawai di luar non ASN, mereka menyebutnya PJLP (Penyedia Jasa Layanan Perorangan). Gaji, disesuaikan tergantung besarnya tingkat biaya hidup masing-masing daerah biasanya,” kata Sadar Muslihat.
Kemudian, DPRD Provinsi DKI Jakarta menanyakan program pertukaran pegawai dengan kota-kota di luar negeri yang melakukan Memorandum of Understanding (MoU) sister city yang dilakukan Provinsi Jabar.
Disinggung pula terkait Penjabat (Pj) Gubernur Jabar dan DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta diketahui lebih dahulu melantik Pj Gubernur, sedangkan di Jabar Pj Gubernur Jabar baru dilantik hari ini.
Sementara itu sebelumnya, Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Karyatin Subiantoro menjelaskan maksud dan tujuan dari kunjungan kerja yang dilakukannya. Pihaknya menjelaskan pula soal kondisi terkini di Provinsi DKI Jakarta, mulai dari pengelolaan kepegawaian hingga Pj Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
“Terima kasih atas sambutannya, pada kesempatan ini (kunjungan kerja) kami ingin berkoordinasi, mencari informasi, data terkait pengelolaan kepegawain,” kata Karyatin Subiantoro.
