Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) meminta Pemprov Jabar agar menuntaskan vaksinasi Covid-19 kepada guru sebelum melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah pada tahun ajaran baru 2021.
”Sebelum memutuskan untuk menggelar pembelajaran tatap muka harus dipastikan dulu vaksinasi kepada semua guru atau tenaga pendidikan di Jabat benar-benar sudah dilaksanakan,” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya di Kota Bandung, (18/3/2021).
Politisi dari Fraksi PKS DPRD Jabar ini mengatakan selain vaksinasi untuk guru harus tuntas, hal lain yang harus disiapkan sebelum memutuskan pembelajaran tatap muka di sekolah adalah fasilitas penunjang pencegahan virus corona di sekolah.
”Jadi kami harus mencari titik imbang antara kejenuhan, semua sudah frustasi dengan PJJ, guru jenuh, orang tua jenuh, murid jenuh kan semua jenuh. Ingin semua segera, kalau bisa dimulai hari ini ya hari ini. Tapi kan kalau melihat data, kalau gelombang belum selesai. Vaksinasi masih sangat sedikit menyentuh pelayanan publiknya,” kata dia.
Ini artinya, kata Abdul Hadi, ketika semua pihak berkeinginan melaksanakan belajar tatap muka di sekolah maka semua guru harus divaksinasi agar herd immunity di sektor guru atau tenaga pendidik tercapai. Dia mengatakan pencegahan penularan Covid-19 di kalangan siswa bisa dilakukan dengan manajemen protokol kesehatan yang ketat sehingga prioritas vaksinasi bagi guru dan tenaga pendidik sudah sangat tepat.
Lebih lanjut ia mengatakan jika vaksinasi kepada guru tidak dituntaskan sebelum memutuskan pelaksanaan pembelajaran tatap muka maka dikhawatirkan akan muncul kluster baru COVID-19 dari sekolah.”Coba bayangkan kalau sampai ini terjadi, jumlah siswa dari tingkat TK sampai SD saja mencapai 10 juta,” kata dia.
Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil menyetujui pelaksanaan belajar tatap muka bisa digelar saat tahun ajaran baru nanti dengan syarat semua tenaga pengajar sudah divaksin 100 persen. ”Saya kira sederhana, saya sudah mengarahkan kalau gurunya sudah 100 persen divaksin ya,” kata Kang Emil.
Emil menuturkan, tanpa ada jaminan tersebut sulit bagi pemerintah untuk menentukan kapan kegiatan belajar mengajar tatap muka akan dimulai kapan.
