Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, menerima audiensi dari PGRI Jawa Barat, terkait rekrutmen Guru PPPK dan ASN di Provinsi Jawa Barat yang menuai kontradiktif dengan keadaan daerah di Provinsi Jawa Barat, audiensi bertempat di Ruang Badan Anggaran Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. (Senin, 27/09/2021).
Pada kesempatan kali ini, PGRI Jawa Barat menyampaikan aspirasi terkait kondisi rekrutmen Guru PPPK dan ASN di Jawa Barat yang dirasa masih banyak kekurangannya terutama bagi Guru Honorer yang sudah lama dan melaksanakan test untuk PPPK.
PGRIJawa Barat juga menyoroti belum terpenuhinya kuota Guru yang dibuka oleh Pemerintah Pusat yakni pengangkatan satu juta guru dan sampai saat ini baru lima ratus ribu guru honorer yang mendaftar dan terkendala oleh test.
Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe mengatakan harus ada kebijakan untuk guru honorer yang sudah lama mengabdi untuk tidak melalui test terlebih dahulu, karena dengan adanya guru lahirlah generasi bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia.
“Saya kira kebijakan seperti ini guru-guru yang sudah bertahun-tahun mengabdi saya kira langsung diangkat saja tidak perlu ada tes yang berbelit-belit dan mereka tinggal komitmen saja kepada pemerintah dan insya allah Dari hasil yang ada mereka akan tetap mengabdi bagi bangsa ini untuk melahirkan generasi muda yang lebih baik”, ucapnya.
Abdul Harris Bobihoe juga mengatakan Kedepannya DPRD melalui Komisi V akan terus mengawal Guru Honorer untuk menjadi PPPK di Provinsi Jawa Barat.
Abdul Harris menambahkan Komisi V akan menindaklanjuti untuk disampaikan ke Pimpinan DPRD yang nantinya akan ditindaklanjuti ke stakeholder terkait dalam hal ini Pemerintah Pusat.
“Insya Allah kami akan berkomunikasi dengan pimpinan DPRD yang nantinya akan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat dan berharap Guru Honorer di Indonesia khususnya di Jabar ini dapat diangkat menjadi P3K dan saya kira ini suatu hal yang luar biasa Penghargaan pemerintah kepada orang yang sudah begitu luar biasa Karena pada dasarnya mereka bukan mencari kerja tetapi pengabdian mereka lakukan kepada kita paling tidak harus ada penghargaan dari pemerintah”, pungkasnya.
