Pada tahun 2020 lalu Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat menyebut bahwa 50% Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam keadaan kurang sehat. Sehingga pada 2021 Komisi III pun berinisiatif mengusulkan diadakannya Pansus BUMD guna mengevaluasi BUMD mana saja yang keadaanya kurang sehat tersebut.
Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Aep Nurdin, S.Ag.,M.Si., mengatakan, keberadaan Pansus BUMD ini fungsinya adalah untuk melihat dari sisi peran baik untuk masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Komisi III pun ingin melihat peran BUMD dalam memberikan keuntungan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Untuk itu komisi III berusaha untuk menelaah hal tersebut. Kalau kita lihat BUMD kita ini ada yang sudah sehat dan memberikan keuntungan, ada yang sedang dalam proses pemulihan dan ketiga ada yang sedang bermasalah. Pengawasan dari Komiis III ini sangat ketat. Kita berharap dari 42 BUMD ini betul-betul produktif melayani masyarakt dan meberikan keuntungan bagi Jabar,” tegas Aep Nurdin kepada redaksi arahjabar.id, Kamis (9/12/21).
Aep Nurdin pun memberikan contoh PT. Jaswita yang asetnya sudah mulai berangsur produktif dengan cara disewakan pada masyarakat untuk menjadi lahan bisnis. Dia menilai, meskipun hari ini belum maksimal karena situasi ekonomi yang belum pulih, namum dia optimis bahwa BUMD Jabar akan memberikan keuntungan kembali.
“Jadi kita kemarin melihat aset provinsi yang dikelola oleh PT. Jaswita dan aset itu sudah mulai produktif dengan cara disewakan pada masyarakat untuk bisnis. Meskipun hari ini belum masksimal karena situasi ekonomi belum pulih. Karena aset Jawa Barat yang dikelola oleh BUMD itu banyak sekali. Sehingga aset ini jangan sampai hilang. Oleh karena itu butuh pengawasan dari Komisi III.” bebernya.
Aep menerangkan guna memaksimalkan peran Biro Investasi maka peran anggaran dan sumber daya manusianya pun harus ditingkatkan. “Bayangkan saja, SDM-nya terbatas namun harus mengurus BUMD yang sebegitu banyak,” tegasnya.
“Jadi memang harus ada penguatan dari sisi peran dan SOTK. Apalagi kedepan akan ada BLUD yang pengawasannya dan pengelolaannya ada di Biro Investasi. Peran biro investasi ini harus diperkuat. Peran SDM dan anggaran juga harus ada penguatan,” pungkasnya.
