DPRD Jawa Barat (Jabar) menggelar rapat paripurna pada Kamis 6 Juli 2023. Rapat tersebut mengakomodir pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022.
Beragam pandangan muncul dari setiap fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022. Mulai dari mengapresiasi capaian program hingga mengkritisi sejumlah program yang dinilai belum maksimal.
“Masih tingginya penduduk miskin Jabar yang ditargetkan pada tahun 2022 sebesar 6,39 sampai 6,06 persen, menurut BPS pada September 2022 sebesar 7,98 persen, atau 4 juta orang masuk kategori miskin,” kata perwakilan dari fraksi Gerindra, Rizki Apriwijaya.
Sementara itu, ketua fraksi PKS Haru Suandharu mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi kinerja apik dari Pemprov Jabar dengan memeroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2022.
“Tadi sudah disampaikan pandangan fraksi PKS. Intinya selamat sudah mendapatkan WTP ke 12 secara berturut-turut. Jadi luar biasa, terima kasih Pemprov Jawa Barat, tinggal sekarang kita akan evaluasi bagaimana hasil yang WTP konteks kemanfaatan pelaksanaan APBD untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Haru usai rapat paripurna.
Meski begitu, fraksi PKS masih menyoroti sejumlah hal yang perlu dievaluasi seperti lambatnya penanganan jalan rusak, kemiskinan ekstrem, hingga kekerasan terhadap anak dan perempuan.
“Itu harus menjadi catatan untuk perbaikan pelaksanaan APBD 2023. Itu yang kami sampaikan dan beberapa di-highlight,” pungkasnya.
