Advertorial

Jelang Pilkada 2024, Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Kewaspadaan Dan Penanganan Potensi Konflik Sosial

Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Rafael Situmorang mengingatkan peningkatan kewaspadaan dan penanganan konflik sosial dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Rafael mengatakan Komisi I DPRD Jawa Barat sangat fokus terhadap persiapan Pilkada Jabar 2024. Pihaknya sangat berharap Pilkada Jabar 2024 bisa berjalan dengan baik, dan khususnya masyarakat tidak terpolarisasi seperti Pemilu 2019.

“Tadi membahas persiapan Pilkada 2024, khususnya peningkatan kewaspadaan dan penanganan potensi konflik sosial dalam Pilkada 2024. Supaya masyarakat tidak terpolarisasi usai Pilkada 2024,” jelas Rafael Situmorang saat menerima konsultasi dari Komisi I dan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat Rabu (22/5/2024).

Selain itu lanjut Rafael Situmorang, selama pertemuan dibahas pula soal kesiapan anggaran, kesiapan penyelenggara Pemilu agar bisa terlaksana dengan baik, upaya Pemilu yang diselenggarakan berkualitas.

Soal anggaran untuk Pilkada 2024, Jawa Barat telah mengalokasikan anggaran untuk Pilkada Jabar 2024, salah satunya alokasi anggaran untuk sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih.

“Itu (sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih) penting supaya Pemilu nanti lebih banyak pemilih yang cerdas sehingga hasil dari Pilkada 2024 juga baik,” tegas dia.

Rafael Situmorang menambahkan, untuk persiapan Pilkada Jabar 2024. Sejauh ini persiapannya masih on the track. Komisi I DPRD Jawa Barat melakukan pengawasan, mengawal persiapan Pilkada Jabar 2024 di beberapa kabupaten dan kota.

“Sekarang sedang di tahapan penerimaan pendaftaran calon independent, nanti kemudian pendaftaran dari partai politik,” tambahnya.

Sementara itu sebelumnya, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir menjelaskan maksud dan tujuan kunjungan kerja yang dilakukan pihaknya, konsultasi terkait peningkatan kewaspadaan dan penanganan konflik sosial dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, dan konsultasi terkait pertanian. Khususnya soal kuota pupuk bersubsidi bagi daerah. *

Bagikan Informasi Ini :